REPUBLIKA.CO.ID, Setiap tahun Republika memberikan anugerah Tokoh Perubahan. Anugerah diberikan kepada figur-figur yang berprestasi di bidangnya dan melakukan perubahan di tengah masyarakat. Tahun ini Republika memilih enam tokoh yang dipandang pantas untuk menerima anugerah itu. Berikut kiprah Tokoh Perubahan Republika 2014.
"Welcoming the Other through Conflict Prevention and Transformation" menjadi tema pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin di General Assembly of Religions for Peace (RfP) di Wina, Austria, Kamis, 21 November 2013. Berbicara di depan sekitar 700 tokoh berbagai agama, Din mengajak mereka untuk mentransformasi energi konflik menjadi energi persatuan dan kerja sama.
Din menyerukan untuk mengarusutamakan wacana persamaan dalam agama-agama daripada mengembangkan perbedaan di antara agama-agama tersebut. Hal senada pernah diserukan Din di Markas Besar PBB (New York, AS) pada perayaan World Interfaith Harmony Week pada 2012.
Dalam setiap forum, Din berusaha mengajak para pemuka agama untuk mencari akar solusi dari permasalahan sosial kekinian, semisal konflik atas nama agama, terorisme, ketimpangan ekonomi global, dan kesenjangan pemahaman antaragama. "Kita ingin mempromosikan Islam yang rahmatan lil 'alamin," kata Din kepada Republika, Senin (6/4).
Dia memberikan pemahaman kepada dunia internasional bahwa Islam tidak seperti yang dipersepsikan sementara kalangan sebagai agama kekerasan, terorisme, atau agama yang kejam. Sesungguhnya Islam agama kasih sayang dan perdamaian. "Din ar- rahmah wa as-Salamah. Agama yang rahmatan lil 'alamin. Islam itu akar katanya salam, yang artinya ‘damai’," ujarnya.
Seruan untuk mengarusutamakan persamaan dan tidak membesarkan perbedaan selalu dilakukan Din. Agama-agama harus berperan sebagai problem solver dalam situasi dunia yang masih diliputi "ketiadaan damai" (the absence of peace) seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, ketidakadilan, kekerasan, konflik, dan perang.
Meskipun, menurut Din, agama-agama memiliki perbedaan mendasar dalam hal teologi, antara agama yang satu dengan yang lainnya juga memiliki persamaan mengenai kemanusiaan. Karena itu, umat berbagai agama bisa bekerja sama dalam hal kemanusiaan.
Din menyebutkan, contoh kerja sama antara rumah sakit milik Muhammadiyah (RSU PKU Muhammadiyah) di Yogyakarta dengan rumah sakit milik Kristen Protestan (RS Bethesda) dan Katolik (RS Panti Rapih). Menurutnya, kerja sama tersebut patut menjadi model kerja sama kemanusiaan yang baik.
Lantaran pemikirannya yang moderat itu, Din didaulat menjadi co-president Religions for Peace, sebuah organisasi tokoh agama sedunia yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Di tingkat Asia, Din juga terpilih secara aklamasi sebagai presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) dalam Assembly di Incheon, Korea, 25-28 Agustus 2014.
Dia tak segan berdialog dengan Dewan Gereja Sedunia pada 10th Assembly of World Council of Churches yang dihadiri 3000-an tokoh Gereja Protestan dari berbagai negara di Busan, Korea, Selasa, 5 November 2013. Din juga membuka diri untuk berdialog untuk membahas isu perdamaian dengan Paus Fransiscus pada 2013 dan 2014 di Vatikan, Italia.
Dia berharap hubungan Gereja Katholik dengan Dunia Islam semakin harmonis untuk menanggulangi masalah kemanusiaan. Dalam forum dialog antara para tokoh Katolik dan Muslim sedunia pada 11-13 Nopember 2014 di Vatikan, Din yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini tampil mewakili Muslim berpidato tentang "Working Together to Serve Society" (Kerja sama Melayani Masyarakat). Kerja sama tersebut untuk mengatasi kerusakan dunia yang bersifat akumulatif serta mengembangkan bentuk kerja sama dalam berbagai aspek kebudayaan.
Ketika menjadi satu-satunya pembicara Muslim dalam pertemuan tokoh Yahudi sedunia di World Jewish Congress di Budapest, Hungaria, pada 5-7 Mei 2013, dia menjelaskan perspektif Islam tentang kebebasan beragama dan perlunya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Din juga terlibat langsung menengahi konflik dunia, yakni dengan aktif menjadi anggota the International Contact Group (ICG) yang memediasi dialog antara Pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Islam Moro (MILF). Selain Filipina, Thailand Selatan juga pernah menjadi ajang bagi Din mengupayakan dialog secara berkelanjutan demi peredaan konflik.
Melihat pentingnya berdialog, Din membidani lahirnya Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) yang berkedudukan di Tanah Air. Pada 20-23 Nopember 2014 di Jakarta, CDCC dan Muhammadiyah menggelar The 5th World Peace Forum (WPF). Target WPF adalah untuk menghubungkan individu dan berbagai organisasi di seluruh dunia yang peduli terhadap pembangunan perdamaian dunia melalui komunikasi antarbangsa.
Atas jasa-jasanya meningkatkan hubungan antarumat beragama, sejumlah negara memberikan penghargaan kepada tokoh Muslim moderat ini, di antaranya Pemerintah Kerajaan Yordania yang menganugerahkan lencana tingkat satu Al-Wisam 'ala ad-Darajah al-Ula kepada Din. Lencana ini diberikan langsung oleh Raja Abdullah II kepada Din atas jasanya turut mengembangkan pemikiran Islam yang rahmatan lil 'alamin.
Tidak hanya dari Timur Tengah, Din juga memperoleh penghormatan dari Pemerintah Italia. Pada 2012, Din mendapat lencana bintang kehormatan Italia, Cavaliere Ordine della stella d'Italia. Masih di tahun yang sama, Din juga dianugerahi lencana Man of the Year untuk Tahun 1434 Hijriah dari Kerajaan Penang, Malaysia.
Penghargaan lain, ialah Lifetime Achievement Award, sebuah pengakuan atas kontribusi Din dalam menghadirkan kepemimpinan agama untuk kemajuan di kawasan Asia. Penghargaan tersebut Din terima pada acara The 6th World Chinese Economic Forum 2014 di Chongqing, Cina.
Jihad konstitusi
Kiprah pemilik nama lengkap Mohammad Sirajuddin Syamsuddin ini tidak hanya di luar negeri. Demi perubahan Indonesia, menjadi negeri yang berkeadilan dan berkemajuan, Din mengajak semua elemen bangsa lintas agama dan golongan agar konsisten negara ke arah perwujudan cita-cita nasional.
Jelang penghujung 2012, publik di Tanah Air dibuat geger dengan dibubarkannya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Banyak orang bertanya, siapa sosok di balik pembubaran badan yang berkuasa mengatur minyak dan gas di hulu itu? Bukan partai politik, bukan LSM migas, bukan juga perusahaan migas.
Adalah Muhammadiyah yang dia pimpinnya sebagai inisiator uji materi UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang itu dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, tapi justru menguntungkan segelintir orang dan perusahaan asing. Din mengajak elemen masyarakat madani diajak untuk melihat lagi bagaimana dampak produk perundang-undangan yang disetujui di parlemen terhadap kepentingan jangka panjang memakmurkan Indonesia.
Maka, sejak 2010, Muhammadiyah mulai menggalang gerakan yang disebut sebagai jihad konstitusi. Sambutan positif pun datang dari para pakar nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, maupun sosial yang peduli pada nasib bangsa ini ke depan.
Para mujahidin ini mengawali konsistensinya dengan menggugat sejumlah undang-undang yang berpihak pada liberalisme ekonomi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Din menilai, langkah menggugat beberapa undang-undang sebagai politik amar makruf nahi mungkar Muhammadiyah.
Muhammadiyah tampil untuk meluruskan kiblat bangsa. Jihad memang tidak mudah. Saat menggugat UU Migas, Din mengaku didekati kelompok dan perusahaan asing yang memiliki usaha tambang di Indonesia. "Mereka mengancam akan hengkang. Saya bilang, that's good for us."
Muhammadiyah juga sempat ditawari dana CSR sebagai kompensasi agar tidak melanjutkan gugatan ."Kami tidak butuh itu." Ke depan, ungkap Din, Muhammadiyah akan menjalin komunikasi intens dengan anggota DPR. Tujuannya, jihad konstitusi harus bisa dikawal dari awal agar produk-produk parlemen tidak membawa limbah negatif.
Api jihad yang dinyalakan Din mengajak semua anak bangsa mengusir kegelapan dari jalan negeri ini untuk memenuhi janji kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika