REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya telah kelebihan kapasitas. Saat ini penghuni Lapas mencapai 400 orang, sementara kapasitas lapas 150 orang.
Kondisi tersebut menjadi sorotan anggota DPR RI Ahmad Zacky Siradj dalam kunjungan kerjanya ke Lapas Tasikmalaya. Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad mengatakan, 80 persen Lapas di Indonesia sudah over load.
Salah satunya Lapas yang ada di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, Lapas di Kota Tasikmalaya merupakan Lapas paling kecil di Jawa Barat. Ahmad mengaku, ia akan berupaya maksimalis untuk menyampaikan usulan dari petugas Lapas ke pemerintah agar menjadi perhatian.
Ahmad menjelaskan, usulan tersebut diharapkan bisa mewujudakan harapan petugas Lapas dan warga binaan. Selain itu, kondisi Lapas yang sempit akan membuat petugas kesulitan. "Petugas akan kesulitan melakukan pembinaan terhadap warga binaan," kata Ahmad kepada Republika, Selasa (28/4).
Selain itu, Ahmad menerangkan, hasil audiensi bersama petugas Lapas Kota Tasikmalaya, diketahui masih minim sarana penunjang untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Sementara, di Lapas yang kecil tersebut, harus menampung warga binaan yang berasal dari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Kepala Lapas Kelas II B Tasikmalaya, Julianto Budi Prasetyono mengatakan, meski Lapas telah over load, pihaknya tetap melakukan pembinaan dengan maksimal. Meski lapas Tasikmalaya dinilai belum memenuhi standar. Julianto menegaskan, bukan berarti petugas Lapas menyerah. Petugas tetap bekerja maksimal untuk menciptakan kondisi aman dan terkendali.
Mengenai bangunan Lapas yang sampai saat penuh, Julianto menjelaskan, pengajuan perpindahan lokasi Lapas sudah sejak 10 tahun yang lalu oleh pimpinan Lapas Tasikmalaya terdahulu. Ia menerangkan, para petugas akan berbuat dan bekerja maksimal terlebih dulu. Nanti pemerintah akan melihat dan memberikan perhatian.
Sebelumnya, Julianto mengatakan, petugas Lapas akan berupaya untuk memberi pelayanan yang maksimal kepada warga binaan sesuai dengan hak-haknya. Selain itu, program binaan, perawatan dan pelayanan kesehatan akan lebih ditingkatkan lagi. Ia berharap upaya tersebut akan memberikan kenyamanan bagi warga binaan supaya tercipta lingkungan yang kondusif.
Julianto juga mengaku, telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas Tawang. Julianto berharap instansi terkait akan saling membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan.
"Metode pendekatan persuasif diharapkan bisa membuat warga binaan dan kondisi Lapas aman, tertib dan terkendali," kata Julianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika