Selasa 28 Apr 2015 15:30 WIB

Jateng Dibidik Investor Hijau untuk Pengembangan Industri Padat Karya

Rep: Sonia Fitri/ Red: Satya Festiani
Kepala BKPM Franky Sibarani
Foto: dokpri
Kepala BKPM Franky Sibarani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sepakat membangun sinergi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi yang masuk ke provinsi tersebut. Caranya yakni dengan memaksimalkan koordinasi agar para calon investor potensial dapat merealisasikan minatnya untuk berinvestasi di Jawa Tengah, khususnya di pengembangan industri padat karya.

"Kita sambut dan fasilitasi promosi investasi, pengurusan perijinan di PTSP Pusat sampai dengan pemberian fasilitas insentif akan didukung oleh BKPM” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani pada Senin (27/4). Disebutkan Franky, Jateng menarik investor hijau karena ketersediaan lahannya yang luas, sumber tenaga kerja terampil dan besaran upah yang kompetitif. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Marketing Investasi BKPM, calon investor Tiongkok dan Taiwan banyak yang melirik potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Menurut data BKPM, meskipun tercatat terjadi peningkatan nilai realisasi investasi yang pesat selama periode lima tahun terakhir, namun total nilai realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar Rp 18,6 Triliun atau hanya sebesar 80,5 persen dari target yang diharapkan. Maka di 2015, Jawa Tengah ditargetkan dapat menyerap investasi, di luar sektor perbankan dan hulu pertambangan senilai Rp 27,7 Triliun.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, daerahnya cukup siap untuk menerima investasi sektor padat karya. Adapun persiapan penyambutan yakni Pemprov telah melaksanakan program kerjasama pembinaan dan pelatihan antara SMK dengan perusahaan industri di daerah sekitar. "Ini cukup efektif dalam menghasilkan tenaga kerja terampil, sekaligus efisiensi bagi perusahaan karena siswa dapat langsung bekerja di perusahaan pembina," katanya.

Hanya saja, Ganjar menyebut Jateng berpotensi mengalami krisis listrik pada 2017 mendatang, sehingga pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya mendorong pengembangan potensi wilayahnya, baik dari aspek infrastruktur, transportasi dan kawasan industri. Ia pun meminta agar proyek pembangunan PLTU Batang segera selesai kendala pembebasan lahannya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement