REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR harus diawasi. Sebab besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, sangat rentan terjadinya penyelewengan.

"Ada uang pasti terbuka kemungkinan penyelewengan tapi itu harus diawasi," katanya saat dihubungi ROL, Senin (27/4).

Oleh karena itu,ujar dia, perlu adanya pengawasan dari pemerintah mengenai dana yang akan dipergunakan untuk proyek tersebut. Ia mengungkapkan pengawasan tersebut harus dilakukan secara ketat untuk mengindari penyalahgunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan perorangan.

Sebagai lembaga legislatif sudah seharusnya, menurutnya ada sekretariat yang mengontrol dana keluar untuk program pemerintah tersebut. Pengawasan ini yang nantinya memperkecil kemungkinan penyelewengan anggaran

Namun menurutnya pembangunan gedung baru DPR perlu dilakukan asalkan hanya untuk perpustakaan, bukan untuk fasilitas lainnya. Oleh karena itu harus didampingi pengawasan anggaran yang baik sehingga masyarakat bisa percaya pada anggota DPR yang sudah terlanjur buruk citranya.

Pembangunan perpustakaan diharapkannya dapat membuat kinerja anggota DPR bisa menjadi lebih maksimal. Sebab, dalam bekerja, mereka membutuhkan data untuk memperkuat sumber penyelesaian masalah-masalah yang dibahas. Gedung perpustakaan ini nantinya bisa menjadi pusat gudang data yang bisa menjadi referensi semua aspek.

Pembangunan gedung DPR ini dilontarkan Ketua DPR RI, Setya Novanto pada Jumat (25/4. Ia bahkan mengaku rencana ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Walaupun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum mengetahui izin yang dikatakan Setyo karena proyek ini belum masuk di APBN 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika