REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPR, Winantuningtyastiti Swasanani menjelaskan, pembangunan museum, perpustakaan dan research center (pusat penelitian) sangat dibutuhkan. Ia mengklaim, pembangunan itu sesuai dengan situasi dan kondisi kompleks parlemen yang sudah tidak memadai.
Kompleks parlemen, kata Winantuningtyastiti sudah tidak mampu menampung koleksi lebih dari 15 ribu koleksi buku dan dokumen penelitian. "Karena banyak koleksi yang tidak tertampung, jadi tersebar, diselipkan di lima tempat. Ada di Nusantara I, Yankee, basement, gudang, di kotak kardus. Dan ada di lantai tujuh, dan lantai basement Nusantara III yang dulu perma kebanjiran," kata Winantuningtyastiti di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4).
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Win itu mengatakan, saat ini ada 550 koleksi dari zaman volkstraat hingga 2015 yang dimiliki parlemen. Namun, dengan ruang yang terbatas, lanjutnya, tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk memajang koleksi tersebut.
"Oleh karena itu, semua kondisi itu kami laporkan ke pimpinan. Lalu muncul pemikiran kenapa tidak membangun perpustakaan, museum dan research center. Dengan ketiga itu ada mahasiswa yang bikin skripsi, tesis, dan lain-lain ke sana jadi tempat belajar," ujarnya.
Win mengatakan, kebutuhan untuk ruangan tenaga ahli juga sama mendesak. Ia menyebutkan, saat dibangun pada 1997, gedung hanya dirancang untuk 800 orang, yaitu sekitar 450 orang anggota dewan beserta tenaga ahli dan asisten administrasinya.
"Total tahun ini nanti ada 4.357 tenaga ahli dan aspri plus 566 anggota dewan. Bayangkan kebutuhan gedung yang tadinya cuma dirancang untuk menampung 800 orang," kata Win.
"Apalagi kalau aturan Perpres nomor 73 tahun 2011, ruangan DPR luasnya 117 meter persegi. Sekarang cuma 28-30 meter. Bayangkan ruang sekecil itu stafnya duduk dimana. Sekarang kan berkeliaran aspek dan tenaga ahli karena tak cukup ruang," ungkapnya lagi.
Menurut Win, DPR sudah membentuk tim kerja sejak Maret lalu. Tim tersebut, lanjutnya, terdiri dari Kesekjenan DPR, Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Negara, Pemda DKI, dan kementerian terkait lain. “Tim akan memberikan penilaian atas kelayakan gedung DPR saat ini lengkap dengan studi kebutuhan dan anggaran,” kata Win.
Tim tersebut, kata Win, akan bekerja dengan cepat. Artinya, saat pimpinan DPR melakukan kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2015 mendatang, semua sudah siap. Pada tanggal tersebut, lanjutnya, akan dibuat komitmen dari pemerintah untuk membangun gedung parlemen sebagai sebuah ikon nasional.
“Keputusannya pembangunan nanti setelah tim dan Setjen DPR menyelesaikan tugasnya. Yang dimaksud ketua DPR dengan 16 Agustus itu adalah komitmen bersama antara pemerintah dan DPR,” jelasnya.
Mengenai anggaran, Win mengatakan pihaknya masih menunggu hasil laporan dari tim kerja yang telah dibentuk. "Kalau yang saya tahu belum ada (anggaran). Harus ada assessment dari tim kerja dulu, kondisi sekarang seperti apa, yang dibutuhkan apa. Nanti tim kerja yang buat jadwal," ujar Win.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
