REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan mempercepat proyek pengerjaan kereta api (KA) Trans Sulawesi, salah satunya di provinsi Sulawesi Selatan. Keseriusan ini ditunjukan melalui tambahan anggaran yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, untuk proyek KA kawasan Sulawesi Selatan, pembangunan badan jalur Makassar--Pare-pare yang tengah dipersiapkan.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) S.M Ikhsan menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyelesaikan mengenai lebaran lahan di Kabupaten Barru sepanjang 30 Km sudah tidak bermasalah dengan masyarakat. Namun mengenai berapa besar pembayaran lahan tersebut, BPN telah bekerja sama dengan Apraisal sebagai tim penaset harga.
"Kita akan bereskan semua pembebasan lahan. Terdapat 859 pemilik dan sekitar 50 fasilitas umum lain. Kita targetkan mulai membayar bulan Juni dan diperkirakan selesai awal Juli mendatang," kata dia.
Iksan juga menyebut untuk daerah seperti Kabupaten Pare-Pare sepanjang 9 Km, Pangkep 40 Km, dan Maros 33 Km tidak mendapatkan masalah mengenai pembebasan lahan. Mereka sudah bersedia menukar guling lahan mereka dengan dana dari pemerintah.
Namun untuk daerah Makassar terjadi sedikit hambatan karena lahan yang cukup sulit. Dengan kondisi perkotaan yanng cukup padat, jalur kereta api cukup sulit dipersiapkan.
Menaggapi hal ini, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengadaan kereta api untuk mencapai kota Makassar. Terlebih Makassar sebagai titik perputaran ekonomi membutuhkan kereta api untuk menyalurkan barang ke daerah lain.
Mengenai jalur yang ditempuh untuk kereta api nantinya, Ramdhan Pomanto memberikan dua opsi kepada pemerintah. Pertama melakukan kereta layang dengan penyangga di tengah kota atau melalui pesisir laut. Tapi Ramdhan Pomanto lebih condong untuk membuat akses di pesisir. Selain dapat menjangkau banyak kawasan industri dan perekonomian lainnya, jalur pesisir pun lebih mudah dibebaskan lahannya karena banyak lahan pemerintah disekitaran pesisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika