REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iffah Ainur Rochmah mengatakan penyediaan lapangan kerja yang layak merupakan solusi dari praktik prostitusi, bukannya dengan melegalkan lokalisasi.
"Bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk lapangan kerja bagi para laki-laki, perempuan tidak perlu menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga," kata Iffah Ainur Rochmah melalui siaran pers di Jakarta, Senin (27/4).
Selain itu, untuk mencegah perempuan terjerumus dari praktik prostitusi, pemerintah juga harus menjamin adanya pendidikan yang sejalan.
"Pendidikan yang bermutu dan bebas biaya harus memberikan bekal ketakwaan selain keahlian sehingga setiap orang mampu bekerja dengan cara yang halal," tambahnya.
Iffah menyebut salah satu alasan pekerja seks komersial kembali ke tempat prostitusi setelah mendapat pembinaan keterampilan adalah karena lebih sulit mendapatkan uang dari hasil pelatihan keterampilan daripada melacur.
"Bila ada penanaman kuat mengenai ketakwaan serta standar benar dan salah, maka hal itu tidak akan terjadi," ujarnya.
Faktor sosial juga dinilai memiliki peran penting untuk mencegah munculnya praktik prostitusi.
Pembinaan keluarga yang harmonis akan menjadi penyelesaian jalur sosial yang harus menjadi perhatian pemerintah.
"Penting untuk membentuk lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kemaksiatan sehingga pelaku prostitusi mendapat sanksi dan kontrol sosial dari lingkungan," tuturnya.
Sedangkan dari aspek politik, pemerintah dianggap perlu membuat peraturan perundangan yang tegas mengatur bahwa segala sesuatu yang terkait pelacuran merupakan hal yang haram sehingga bisnis semacam itu tidak boleh dibiarkan.
"Negara tidak hanya harus menutup semua lokalisasi, menghapus situs prostitusi 'online' tapi juga melarang semua produksi yang memicu seks bebas seperti pornografi lewat berbagai media," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika