REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempersiapkan belasan ribu kader yang berperan mendata keluarga di seluruh wilayah di kabupaten tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Advokasi dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Evi Saefiyani, menyatakan tahun ini ada sekitar 11 ribu kader pendata yang disiapkan untuk membantu melakukan pendataan keluarga di Kabupaten Bandung Barat.
"Pendataan ini juga sebagai acuan dalam program Pelayanan KB (Keluarga Bencana), misalnya untuk ketersediaan alkon (alat kontrasepsi)," ujar Evi, Senin (27/4).
Para kader tersebut, tutur Evi, yakni Penyuluh KB (PKB), Tenaga Penggerak Desa (TPD), Forum Pos KB dan kader Subpos KB. Mereka diberikan pelatihan terlebih dulu mengenai cara pendataan sebelum diterjunkan. "Pelatihan mendata ini dimulai dari tingkat desa sampai kabupaten," tutur dia.
Evi mengungkapkan, pendataan tersebut bakal dimulai dari 1 sampai 30 Mei tahun ini, secara berbarengan di seluruh wilayah di Indonesia. Lanjut dia, pendataan dilakukan terhadap kependudukan, KB, pembangunan keluarga, dan data individu. Selain itu, pendataan yang prosesnya memakan waktu sampai satu bulan ini, kata dia, dilaksanakan dalam lima tahun sekali.
Menurut dia, pendataan ini akan membantu untuk mengurangi unmet need (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi), dan meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta perencanaan ketahanan KB. Bahkan, itu juga bisa mendukung program subsidi untuk keluarga yang pra-sejahtera.
Ada tiga kategori dari hasil pendataan tersebut, yakni keluarga yang pra-Keluarga Sejahtera (KS), KS I, dan KS. Dengan begitu, tiap keluarga bakal memperoleh data keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika