REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kerjasama pengembangan ekonomi antardesa akan menjadi salah satu upaya efektif untuk menghadapi tantangan perekonomian memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto.
"Untuk menghadapi tantangan perekonomian global, desa harus mampu bersinergi serta memiliki interkonektivitas dengan desa-desa lainnya," kata Erwan di Yogyakarta, Ahad (26/4).
Selain memperkuat pertumbuhan perekonomian antardesa, menurut dia, konektivitas antardesa tersebut juga memiliki peran untuk mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh masing-masing desa. Menurut dia selama ini perdesaan masih belum banyak memproduksi, tetapi justru menjadi objek sasaran produk luar negeri sebagai pangsa pasar yang menjanjikan. Sementara itu, di sisi lain desa tidak mampu secara maksimal menjual produk ke luar negeri.
"Selama ini desa hanya menjadi sasaran produk-produk luar negeri, sehingga untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu penguatan khusus," kata dia.
Padahal, lanjutnya, pengalokasian anggaran desa selama 2015 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total keseluruhan Rp 20,7 triliun yang akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten merupakan momentum bagi kementerian terkait untuk meningkatkan potensi desa secara signifikan misalnya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Alokasi anggaran desa sebagai implementasi Undang-Undang (UU) Desa harus menjadi tonggak awal pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa," kata dia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus mampu menghubungkan desa dengan jaringan ekonomi global agar masing-masing mampu meningkatkan daya saing.
Sehingga, kata dia, diharapkan lapangan kerja di desa akan semakin meningkat. Tingkat urbanisasi dari desa ke kota juga akan berangsur berkurang dengan sendirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika