REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang mengatakan Indonesia bukan negara syariah, sehingga mau telanjang bulat atau tertutup itu urusan idividu menuai protes.

"Ini jelas tidak bisa kita terima karena kalau pandangan-pandangan semacam ini yang dikembangkan sebagai seorang gubernur, tentu dampaknya akan sangat buruk terhadap bangsa ini," ungkap Pelaksana tugas Ketua Bidang Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kepada Republika, Jum'at (24/4).

Menurut Abbas pandangan yang dikemukakan Ahok mengancam falsafah dan idiologi bangsa dan negara Indonesia. "Ia juga berpotensi untuk memecah belah dan memporak porandakan persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi negeri ini, dan ini tentu kita tidak mau," kata Anwar Abbas.

Menurut Abbas Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi sikap batin yang paling dasar yang dimiliki masyarakat Indonesia. Terlebih Ahok adalah Pemimpin Ibu Kota Negara Indonesia, yang seharusnya memiliki pemahaman dan pengamalan yang lebih terhadap Pancasila.

Abbas melanjutkan, sila pertama dari Pancasila harus menjiwai serta mewarnai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima, bahkan Undang Undang Dasar 1945. Hari ini Ahok mengelurkan pernyataan di Balai Kota, ia tidak akan mengeluarkan larangan khusus bagi pengelola hotel untuk tidak menyelenggarakan acara serupa.

Bahkan dia mengatakan "Ini bukan negara syariah, kok. Kamu mau telanjang bulat atau tertutup, itu urusan kamu. Akan tetapi, kalau kamu melanggar perizinan, kami cabut. Aturan kami sangat jelas," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at (24/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika