REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Thailand mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelesaikan persoalan pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal ilegal dari negara tersebut yang dilakukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan O Cha. Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu antara lain adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Maritim Indroyono Soesilo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Mereka mengatakan akan menyelesaikan persoalan-persoalan illegal fishing dan menghukum perusahaan-perusahaan mereka yang tidak benar," kata Menteri Susi usai menghadiri pertemuan bilateral tersebut, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/4).

Dikatakan lebih lanjut, sebagian dari mereka banyak yang belum mengetahui. Namun, lanjutnya, pada pertemuan tersebut belum ada komitmen secara tertulis. Sebelumnya pada Pertemuan Maritim Asia Afrika dalam rangkaian KTT Asia Afrika, Senin (21/4) lalu, Thailand berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani pencurian ikan.

Thailand akan memperketat pemantauan dan memasang 7.000 sistem perangkat pelacak di kapal mereka sehingga bisa memantau pergerakan kapal. Indonesia menggelar Pertemuan Maritim dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (Archipelagic and Oceanic Countries) untuk memobilisasi dukungan memperjuangkan sektor kemaritiman menjelang Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

Sektor maritim terkait laut, kelautan dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 (SDG Post-2015) diharapkan dapat disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

Ikuti Whatsapp Channel Republika