REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pusat wisata syariah di Indonesia.
"Pariwisata NTB harus jauh lebih bermartabat. NTB harus berbenah menyiapkan diri sebagai destinasi wisata syariah dunia," kata Ketua APII NTB H Fauzan usai bertemu Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di Mataram, Rabu.
Kata dia, di antara sembilan provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai destinasi wisata syariah, menurut APII, NTB adalah daerah yang paling siap dengan paket wisata syariahnya.
"Wisata syariah tidak hanya dibutuhkan oleh wisatawan muslim, tapi juga sudah menjadi kebutuhan wisatawan secara umum baik lokal maupun dari mancanegara," ujarnya.
Menurut Fauzan, wisata syariah sudah menjadi tren pariwisata dunia. Konsep wisata syariah ini tidak hanya diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya muslim, tapi juga diterapkan di negara-negara nonmuslim. "Seperti Jepang dengan 'halal tourism'-nya," kata Fauzan.
Terkait adanya keinginan sejumlah pihak yang menginginkan pariwisata NTB digarap seperti Bali, Fauzan melihat hal itu kurang tepat. Sebab, menurutnya, pariwisata harus dikembangkan sesuai potensi dan kultur daerah masing-masing.
"NTB is NTB, Bali is Bali, keduanya tidak bisa disamakan karena memiliki kultur masyarakat yang berbeda," tegasnya.
Ia juga mengatakan, wisatawan muslim memiliki andil yang cukup besar dalam menyokong pariwisata dunia. Menurut penelitian, katanya, pengeluaran wisatawan muslim dalam suatu perjalanan cukup tinggi. Pada 2011, uang yang dihabiskan wisatawan muslim di dunia mencapai 126 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.222,1 triliun.
"Angka ini dua kali lebih besar dari seluruh uang yang dikeluarkan oleh wisatawan Cina yang mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp630 triliun," katanya.
Terkait upaya menjadikan NTB sebagai destinasi wisata syariah ini, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan juga mendukung. Meski begitu, gubernur mengakui masih banyak tantangan dan hambatan besar yang harus dihadapi ke depan.
Karena, menurutnya, konsep wisata syariah di Indonesia belum ada contoh dari negara lain, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pro dan kontra dalam menyiapkan konsep wisata syariah di NTB.
"Apabila persiapan untuk mengusung NTB sebagai daerah wisata syariah tidak matang, maka akan berdampak buruk bagi kita. Seperti, wisatawan tidak mau lagi berkunjung ke daerah ini," ujarnya.
Oleh karena itu, kata gubernur dari kalangan ulama kharismatik di NTB ini, yang terpenting sebenarnya dalam pembangunan industri pariwisata adalah bagaimana menyiapkan dan menjadikan pelaku pariwisata yang jujur dan profesional.
Penanaman nilai moral ini penting dimulai dari perilaku, "hospitality" serta kejujuran setiap pelaku pariwisata seperti pemandu wisata dan pihak hotel.
Untuk itu, dia berharap, NTB dapat menjadi daerah wisata islami dan menjadi daerah tujuan wisata keluarga.
"Kita harus mulai memperbarui sistem pariwisata dari hal-hal kecil seperti sertifikasi halal dan konsep wisata keluarga, agar mudah dipahami dan tidak membuat kesalahpahaman antarumat beragama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
