REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Model pertanggungjawaban dana desa masih belum jelas. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan terdapat 995 desa di NTB yang akan mendapatkan dana desa dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
Kepala BPMPD NTB, Bachrudin mengatakan dari total 995 desa di NTB diperkirakan akan memperoleh dana desa masing-masing sebesar Rp 400 juta. Dimana, total anggaran dana desa bersumber APBN mencapai Rp 24 hingga 31 triliun.
"Saya perkirakan sekitar 400 juta tiap satu desa dengan anggaran Rp 24-31 triliun tahun 2015," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (22/4).
Namun, ia menuturkan, pencairan dana desa yang langsung dikirimkan ke kabupaten diperkirakan tidak akan dilakukan pada bulan April. Pasalnya, kemendes yang kini memiliki kewenangan mencairkan dana belum memiliki pejabat definitif.
Menurutnya, pihaknya saat ini tengah meminta kemendes untuk memperjelas mengenai pencairan dana desa. Sementara itu, diperkirakan dana desa bisa cair bulan Mei dan Juni sesudah pejabat definitif disahkan.
Bachrudin mengatakan pihaknya terus mengupayakan pengawasan jenjang untuk mengawasi pelaksanaan pencairan dana desa. Selain itu, pengawasan pun akan didampingi oleh petugas terlatih yang berasal dari petugas PNPM Pedesaan.
Namun, hingga saat ini, jumlah pendamping yang disiapkan terbilang masih kurang. Sehingga, BPMPD akan meminta bantuan dari BPMPD Kabupaten/Kota. "Idealnya 1 pendamping 3 desa. Paling tidak pendamping 300 desa," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, hingga saat ini model pertanggungjawaban dana desa belum jelas. Apakah setiap pekerjaan yang sudah selesai dan membutuhkan pertanggungjawaban semisal membangun jalan.
"Apakah SPJ itu diverifikasi atau tidak Siapa yang memverifikasi itu belum jelas karena belum jelas petunjuk teknisnya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika