REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, mendesak pemerintah untuk membuat program pendidikan gender. Pendidikan gender dinilai dapat menghasilkan produk budaya yang dapat mengukur sejauh mana masyarakat memahami hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak-hak perempuan.

"Jokowi dulu memiliki program pendidikan gender," ujar Komisaris Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, kepada ROL, Selasa (21/4).

Ia menuturkan, Komnas Perempuan telah berulang kali mengajukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, untuk membahas program ini. Namun, sampai saat ini Menteri Anies belum bisa mewujudkan program pendidikan gender tersebut.

"Padahal pihak lain sudah menerima kita," kata dia.

Menurutnya, pendidikan gender merupakan salah satu upaya agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah terkait pemerintah. Selama ini pemerintah cukup memperhatikan perempuan, namun pemahaman masyarakat belum sampai sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika