REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari Kartini yang jatuh pada 21 April mengingatkan masyarakat pada peran perempuan dalam pemerintahan. Namun, meski jumlah menteri perempuan sudah banyak di dalam pemerintahan, kebijakan yang sering diambil masih setengah hati.
Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti. Ia menuturkan, perempuan yang sudah diberi kesempatan ada di pemerintahan seharusnya menunjukkan kemampuan untuk membuat kebijakan yang pro perempuan.
“Saat ini Menteri perempuan banyak, tapi setengah hati, padahal kita sudah apresiasi kebijakan Presiden yang menempatkan banyak perempuan di kabinet,” katanya saat dihubungi ROL, Selasa (21/4).
Menurut Endang, ketika banyak persoalan yang menyangkut perempuan dan anak, menteri terkait, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum terlihat berperan banyak membela perempuan. Perempuan yang menjadi menteri, kata dia, seharusnya terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang dialami perempuan, kemudian baru mengambil kebijakan yang tepat. “Belum lagi anggaran untuk kebijakan perempuan sangat kecil,” tuturnya.