Senin 20 Apr 2015 18:55 WIB

IDI Tolak Pelayanan Kesehatan Jadi Komoditas Bisnis ASEAN

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Yudha Manggala P Putra
Dokter memeriksa pasien (ilustrasi).
Foto: Republika
Dokter memeriksa pasien (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak pelayanan kesehatan bangsa Indonesia dijadikan komiditas bisnis. Selain itu, IDI meminta pekerja medis di Tanah Air harus warga Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI Zaenal Abidin mengatakan, beberapa pihak ada yang memandang MEA adalah proses liberalisasi yang akan mengancam kedaulatan negara di hampir semua sektor.

Khusus di bidang kesehatan, kekhawatiran akan liberalisasi jasa kesehatan muncul di kalangan pelaku jasa kesehatan dengan sumber daya yang sepenuhnya dari dalam negeri.

“Demi kedaulatan dan kehormatan bangsa, IDI menolak pelayanan kesehatan bangsa Indonesia dijadikan komoditas bisnis ASEAN,” katanya saat berbicara di dialog kebangsaan dengan tema 'Kedaulatan kesehatan menjelang serbuan Dokter Asing', di Jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, negara harus menetapkan kebijakan harus kembali ke tujuan negara yang tertera di undang-undang dasar (UUD) 1945, membangun bangsa Indonesia dengan mengikuti ideologi welfare state.

Adanya dua ideologi dalam satu negara disaat sistem kesehatan nasional belum sehat diyakini pihaknya akan mengundang ketidakadilan. IDI juga meminta pemerintah harus sepenuhnya memegang kendali memimpin perbaikan sistem kesehatan nasional secara menyeleuruh dan paripurna.

“Selain itu, siapkan terobosan-terobosan kreatif untuk meningkatkan performa sektor kesehatan di semua lini, primer,sekunder, dan tersier,” katanya.

Pihaknya juga meminta supaya sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan nasional ditata ulang. Sehingga nantinya benar-benar bertujuan membangun bangsa, bukan sekadar berperan pemadam kebakaran atau reaktif menyambut MEA.

IDI juga berharap supaya ada formula yang disiapkan dan dapat membuat semua pemangku kebijakan tersenyum.

“Pekerja medik dan pengelola pelayanan kesehatan di negara ini harus bangsa Indonesia, demi kedaulatan dan keamanan negara,” ujarnya. Terakhir, ia meminta harus ada langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan teknologi di bidang kedokteran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement