REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki menegaskan bila negaranya tetap ingin menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tetap. Ia mengatakan, kegagalan negaranya menjadi anggota PBB lantaran negara-negara pemegang hak veto tidak mengizinkan Palestina menjadi anggota.

"Kami akan tetap berusaha agar Palestina menjadi anggota PBB," katanya kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Senin (20/4).

Salah satunya dengan kedatangan Riyad ke sini. Ia mengaku, dalam kehadirannya di Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 ini, ia bisa mendapat dukungan dari negara-negara yang hadir. Dengan cara itu, ia berharap negara lain di luar sana dapat tahu dan turut mendukung negaranya menjadi anggota PBB.

Seperti diketahui, hingga saat ini Israel masih berada di Palestina. Padahal sebelumnya, telah dibentuk resolusi untuk menyuruh Israel pergi dalam waktu tiga tahun. Saat itu, dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang setuju dengan kepergian resolusi tersebut adalah Cina, Perancis dan Rusia.

Inggris memilih abstain dan Amerika Serikat tidak mau menjawab. Resolusi 30 Desember 2014 tersebut tidak mencapai sembilan dari 15 pendukung. Itu artinya, Israel masih bisa berada di Palestina seperti saat ini. Selain hambatan dari Dewan Kemanan tersebut, ancaman dari Israel juga sempat menjadi penghambat keinginan Palestina untuk menjadi anggota PBB.

Sebelumnya, Israel mengancam akan membekukan pendapatan pajaknya di Palestina bila Palestina menjadi anggota PBB. Hal itu jelas menjadi masalah karena pajak tersebut menjadi penghasilan yang membuat Palestina cukup bergantung. Israel pernah membekukan pendapatan pajaknya pada Januari lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika