REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kabupaten Ciamis, Pipin Apilin menjelaskan, tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Ciamis masih sangat kekurangan.
Di satu kecamatan saja, penyuluh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya ada dua sampai tiga orang saja. Selain itu, tenaga penyuluh juga sudah banyak yang akan segera pensiun.
Sementara, menurut Pipin, di Kabupaten Ciamis ada 26 kecamatan dan ada sekitar 258 desa. Jumlah penyuluhnya masih kurang. Meski ada bantuan Tenaga Harian Lepas (THL) dari Kementrian Pertanian, namun jumlahnya masih dinilai kurang.
"Kami sebagai petani sangat membutuhkan penyuluh yang profesional, bukan sekedar penyuluh," kata Pipin.
Pipin menjelaskan, wilayah Kabupaten Ciamis hampir 70 persen tanah pertanian. Untuk meningkatkan potensi pertanian di Ciamis, tentu dibutuhkan tenaga seorang penyuluh untuk meningkatkan SDM. Meski pemerintah banyak mengeluarkan program, jika tidak ditunjuang dengan SDM yang mumpuni. Menurutnya pertanian tidak akan maju-maju.
Sebelumnya, Ketua Gapoktan Kota Tasikmalaya, Uyun mengatakan, tenaga penyuluh pertanian di Kota Tasikmalaya juga dinilai masih kurang. Di beberapa kelurahan, masih ada seorang penyuluh yang wilayah binaannya dua kelurahan.
Menurut Uyun, petani dan penyuluh bagai dua sisi mata uang. Untuk menciptakan pertanian yang sukses, keduanya tidak dapat dipisahkan. Ia menegaskan, tenaga penyuluh mutlak diperlukan oleh petani. Penyuluh dapat membantu tujuan pemerintah menciptakan swasembata pangan.
Kasi Bina Produksi, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya, Eri Anggoro mengakui tenaga penuluh pertanian di Kota Tasikmalaya masih kurang. Idealnya satu orang tenaga penyuluh melakukan pembinaan di satu kelurahan.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya. Ada sebanyak 73 orang tenaga penyuluh. Tenaga Harian Lepas (THL) dari Kementrian Pertanian ada 39 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 34 orang. Sementara, di Kota Tasikmalaya ada 69 kelurahan.
Eri menjelaskan, dari 73 tenaga penyuluh sebagian diantaranya ditempatkan di Bale Penyuluh Pertanian (BPP). Kemudian ada yang ditempatkan di kantor Dinas.
Munurut Eri, kurangnya tenaga penyuluh bisa disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintahan Kota (Pemkot) dan keterbatasan formasi. Karennya, ia berharap ada tambahan tenaga THL lagi dari Kementrian Pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika