REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah pusat bertujuan menciptakan swasembata pangan. Akan tetapi, tenaga penyuluh pertanian yang akan membantu tercapainya tujuan pemerintah dinilai masih kurang. Di Ciamis, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tenaga penyuluh dinilai masih belum maksimal.
Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Tasikmalaya, M Yayan Royan mengatakan, di Kabupaten Tasikmalaya ada sebanyak 351 Desa. Sementara, jumlah penyuluh baru ada sekitar 200 orang.
Satu orang penyuluh biasanya melakukan pembinaan di dua sampai tiga Desa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat tidak wilayah binaan tidak terkelola dengan baik.
"Kurang maksimal memberikan penyuluhan karena terlalu luas wilayah binaannya," kata Yayan kepada Republika, Ahad (19/4).
Padahal, menurut Yayan, tenaga penyuluh sangat dibutuhkan. Terutama dalam teknis budidaya dan melakukan hubungan eksternal mewakili kelompok tani. Selain itu, menurut Yayan masih ada tenaga penyuluh yang belum sarjana.
Sebelumnya, Ketua Gapoktan Kota Tasikmalaya, Uyun mengatakan, tenaga penyuluh pertanian di Kota Tasikmalaya juga dinilai masih kurang. Di beberapa kelurahan, masih ada seorang penyuluh yang wilayah binaannya dua kelurahan.
Menurut Uyun, petani dan penyuluh bagai dua sisi mata uang. Untuk menciptakan pertanian yang sukses, keduanya tidak dapat dipisahkan. Ia menegaskan, tenaga penyuluh mutlak diperlukan oleh petani. Penyuluh dapat membantu tujuan pemerintah menciptakan swasembata pangan.
Kasi Bina Produksi, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya, Eri Anggoro mengakui tenaga penuluh pertanian di Kota Tasikmalaya masih kurang. Idealnya satu orang tenaga penyuluh melakukan pembinaan di satu kelurahan.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya. Ada sebanyak 73 orang tenaga penyuluh. Tenaga Harian Lepas (THL) dari Kementrian Pertanian ada 39 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 34 orang. Sementara, di Kota Tasikmalaya ada 69 kelurahan.
Eri menjelaskan, dari 73 tenaga penyuluh sebagian diantaranya ditempatkan di Bale Penyuluh Pertanian (BPP). Kemudian ada yang ditempatkan di kantor Dinas.
Munurut Eri, kurangnya tenaga penyuluh bisa disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintahan Kota (Pemkot) dan keterbatasan formasi. Karennya, ia berharap ada tambahan tenaga THL lagi dari Kementrian Pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika