REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak agar peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) dapat memperkuat diplomasi antarmasyarakat (people to people diplomacy).

"Peringatan ke-60 tahun KAA ini kelihatannya jauh dari organisasi-organisasi rakyat, yang ada malah perusahaan-perusahaan transnasional yang ingin memperluas pasar bisnisnya," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam acara Konferensi Rakyat Asia Afrika di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (18/4).

Dalam acara tersebut disimpulkan bahwa krisis multidimensi global yang terjadi baik itu dalam masalah pangan, energi, dan ekonomi, disebabkan oleh model kerja sama ekonomi yang dibangun berdasarkan mekanisme pasar dan menghilangkan fungsi serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya.

"Kendali politik dan ekonomi tidak lagi di bawah kedaulatan negara melainkan berada dalam keputusan-keputusan bisnis," ujar Sugeng.

Menurut dia, negara hanya bertugas melegitimasi aktivitas buruk bisnis korporasi melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, katanya, konsepsi kerja sama yang dibangun dalam KAA seharusnya kembali menegaskan penghapusan model-model kerja sama ekonomi yang bersifat eksploitatif, perampasan hak asasi, dan marjinalisasi kelompok minoritas.

"Penyelesaian konflik dan kekerasan, pelanggaran dan pemulihan HAM, pemulihan lingkungan dan SDA, serta demokratisasi pengambilan keputusan harus ditempatkan sebagai prioritas kerja sama KAA," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika