REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah agar segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pemimpin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Pansel dinilai perlu secepatnya dilakukan, karena masa kepemimpinan pelaksana tugas komisi antirasuah itu akan segera berakhir.
"Kita meminta agar Pansel (Pemimpin) KPK ini lebih bagus dipercepat," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/4).
Fadli mengatakan, sampai hari ini belum ditentukan siapa tim seleksi calon pemimpin di KPK. Ia mengungkapkan di Komisi Hukum DPR, pekan depan sudah memulai memasukkan agenda pembahasan terkait KPK.
"Senin (21/4), Komisi III akan membahas Perppu Plt. KPK," ujarnya.
Sekadar mengingat, saat ini, tiga dari lima pemimpin di KPK merupakan pejabat sementara. Penugasan pelaksana tugas KPK itu menyusul konflik antar lembaga penegak hukum, KPK dan Polri.
Polri menetapkan status tersangka terhadap Ketua KPK, Abraham Samad dan Wakilnya, Bambang Widjojanto.Penetapan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, diyakini buntut dari penetapan tersangka oleh KPK terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan.
Lantaran sebagai tersangka, Komjen Budi dibatalkan jadi Kapolri. Sedangkan Samad dan Bambang, diberhentikan sementara.Kursi Samad dan Bambang digantikan oleh mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji.
Keduanya berstatus pelaksana tugas sampai dengan masa kepemimpinan Samad dan Bambang habis pada Desember 2015. Pergantian itu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat penerbitan Perpu Nomor 1/2015.
Perppu tersebut sekaligus mengangkat Direktur Pencegahan KPK Johan Budi S.P sebagai pelaksana tugas. Johan menggantikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas yang pensiun sejak 2014.
Sementara itu, Pansel Pemimpin KPK pada 2014 sudah melakukan seleksi terhadap calon pemimpin KPK. Pansel yang ketika itu diketuai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menghasilkan dua nama calon pemimpin, yakni Busyro dan pegiat antikorupsi, Robby Arta Brata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika