Kamis 16 Apr 2015 18:23 WIB

Politik Oligarki di Indonesia Sulit Dihilangkan

Rep: C31/ Red: Ilham
Bendera partai politik (ilustrasi)
Foto: PDK.OR.ID
Bendera partai politik (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting hanya dikuasai sekelompok elit. Itulah yang saat ini masih terjadi di Indonesia karena sulitnya menghapus oligarki dalam partai.

Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, oligarki akan ada dimana pun, khususnya pascapolitik yang  semakin modern. "Oligarki akan  ada di Amerika, Jerman, Inggris, kemudian juga di Indonesia. Itu yang disebut dengan hukum besi oligarki." kata Ikrar pada acara seri diskusi Catur Cita Untuk Indonesia I di Universitas Indonesia, Kamis (16/4).

Ia juga menyatakan, akan selalu ada orang-orang yang jumlahnya sedikit yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya manusia, tetapi mempunyai kapasitas yang lebih banyak. Kemudian, kelompok orang yang disebut oligars itu akan bertahan meskipun pemerintahan berganti.

Pengaruh mereka tidak ditentukan oleh pemilihan umum. Oligars juga akan akan berada di posisi atas sebagai penguasa.

"Mereka menguasai ekonomi, ilmu pengetahuan, networking, channel, dan sebagainya," katanya. Dengan alasan tersebut, oligars dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Sementara itu, rakyat hanya bisa berperan sebagai pressure group atau interest. Rakyat hanya bisa menekan pemerintah untuk memilih kebijakan mana yang harus di ambil. Namun, pressure group ini tidak bisa menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement