REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II DPD mendukung keterlibatan pemerintah dalam rencana revitalisasi Teluk Benoa (RTB) Bali.
"Intinya, kami mendukung pemerintah yang akan segera mempersiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL)," kata Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPD dengan Direktur Jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang rapat Komite II DPD, Jakarta, Rabu, (15/4) malam.
Namun, kata Purba, mengurus AMDAL tidak sederhana dan membutuhkan serangkaian konsultasi publik. "Setelah semuanya dilengkapi, DPD sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah," katanya.
Menurutnya, DPD tidak dalam kapasitas mendukung RTB atau tidak. Tetapi hanya memediasi antar kedua belah pihak agar memiliki persepsi dan tujuan yang baik untuk masyarakat Bali dan Indonesia. "Sepertinya makin lama keduanya sudah mulai saling memahami," ungkapnya.
Secara umum, ujarnya, DPD sepakat dan mendukung pembangunan. Asal tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Dari pemarapan pihak PT TWBI, katanya, sekilas tampak sudah bagus dan layak untuk dilanjutkan pembangunan. Tetapi karena masih ada pihak yang belum setuju maka diperlukan mediasi.
"Jadi, selama itu untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka kami (DPD) dukung," ujar dia.
Namun, kata dia, DPD menyerahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah juga tidak akan berani melanjutkan proses, termasuk menerbitkan AMDAL jika semua syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan belum dilengkapi.
"Kami serahkan ke pemerintah pusat dan daerah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan secepatnya selesai. Sebaiknya yang mendukung maupun menolak mau saling membuka diri dan duduk bersama untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Saya yakin akan ada titik temu," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
