REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Peran penyuluh pertanian di Desa dan Kelurahan sangat penting. Namun, sampai saat ini para petani di sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya masih kekurangan tenaga penyuluh. Hal tersebut dinilai dapat menghambat tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan swasembada pangan.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya (Gapoktan) Uyun mengatakan, tenaga penyuluh pertanian di Kota Tasikmalaya masih kurang. Ia menjelaskan, target dari pemerintahan pusat setiap Kelurahan/ Desa memiliki satu orang tenaga penyuluh. Tapi kenyataannya tidak demikian.
"Satu kelurahan telah ada satu orang tenaga penyuluh, itu bohong," kata Uyun kepada Republika, Rabu (15/4).
Uyun menegaskan, dalam hal ini ia berharap tidak ada kebohongan publik. Mengingat betapa pentingnya penyuluh bagi para petani.
Menurutnya, petani dan penyuluh bagai dua sisi mata uang. Untuk menciptakan pertanian yang sukses menuju ketahanan pangan, keduanya tidak dapat dipisahkan.
Uyun menjelaskan, tenaga penyuluh mutlak diperlukan oleh petani, terutama penyuluh yang kredibel. Karena penyuluh dan petani dapat membantu tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan swasembada pangan.
Kasi Bina Produksi, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya, Eri Anggoro mengakui tenaga penuluh pertanian di Kota Tasikmalaya masih kurang. Menurutnya, idealnya satu orang tenaga penyuluh dalam satu Kelurahan.
Eri menjelaskan, di Kota Tasikmalaya biasanya penyuluh pertanian masih dianggap serba tahu. Penyuluh ada spesialisasinya, ada penyuluh pertanian perikanan, kehutanan, peternakan dan holtikultura. Untuk saat ini, satu orang tenaga penyuluh masih harus melakukan penyuluhan ke semua bidang. Padahal hal tersebut tidak mungkin karena keterbatasan keahlian.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya, ada sebanyak 73 orang tenaga penyuluh. THL dari Kementrian Pertanian ada 39 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 34 orang. Sementara, di Kota Tasikmalaya ada 69 kelurahan.
Eri menjelaskan, dari 73 tenaga penyuluh sebagian diantaranya ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Kemudian ada yang ditempatkan di kantor Dinas. Munurut Eri, kurangnya tenaga penyuluh bisa disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan keterbatasan formasi. Karennya, ia berharap ada tambahan tenaga THL lagi dari Kementrian Pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika