Selasa 14 Apr 2015 11:52 WIB

Alhamdulillah, Sudah 2 Bulan tak Menjual Minol

Rep: C24/ Red: Ilham
Rak minuman keras di salah satu swalayan di Tangerang Selatan
Foto: Adysha Citra R/Republika
Rak minuman keras di salah satu swalayan di Tangerang Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, JATIBENING -- Indonaret di jalan Kapin Raya sudah dua bulan tidak menjual minuman beralkohol. "Di sini memang sudah sejak dua bulan lalu tidak menjual minuman beralkohol, distributornya sudah tidak menyetok lagi di sini," kata pramuniaga toko tersebut, Rizki (27) saat ditanya, Selasa (14/4).

Meskipun demikian, saat dicek di tempat rak minuman, masih ditemui ada beberapa merek minuman Green Sands, Bintang Zero, Guinness Zero di toko tersebut. 

Kementerian Perdagangan (kemendag) melarang minimarket menjual minuman beralkohol golongan A atau yang memiliki kadar alkohol di bawah lima persen, seperti bir dan lainnya mulai 16 April 2015.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Aturan itu mengatur tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dengan dikeluarkannya Permendag 06/2015 tersebut, pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan mendatang atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol.

Berikut ini sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia: shandy, mbir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.

“Per 16 April 2015 akan diterapkan, saya sudah berbicara kepada pengusaha minimarket,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel seperti dikutip laman setkab.go.id pada Jumat (10/4).

Rachmat mengatakan, jika ada minimarket yang tetap berjualan minuman beralkohol golongan A tersebut setelah waktu yang ditentukan, pemerintah daerah bisa mengambil tindakan untuk memberikan sanksi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement