Senin 13 Apr 2015 01:07 WIB

Peneliti IPB: Ketahanan Pangan Harus Jadi Prioritas Anggaran Publik

Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterbatasan kemampuan ekonomi yang dialami masyarakat kelompok miskin membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Pemberian bantuan pangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34 yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Untuk itu, program peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin seharusnya memperoleh prioritas dalam anggaran publik. Peneliti dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), Alla Asmara, Rina Oktaviani, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni memaparkan bahwa salah satu program bantuan pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yakni Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan program.

Sehingga kinerja programnya belum mencapai target yang diharapkan. Melalui penelitian ini, dilakukan analisis terhadap dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi makro dan sektoral.

Data yang dihimpun dalam  kegiatan penelitian ini meliputi data sekunder yang didapatkan dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan, dan instansi lainnya. Melalui data ini, dilakukan penelaahan dampak atas insentif fiskal dan perdagangan terhadap kondisi ketahanan pangan Indonesia pada level makro dan mikro dengan menggunakan Computable General Equilibrium Model (CGE) dan pendekatan top-down.

Jenis data dasar utama yang digunakan diantaranya Tabel Input-Output (I-O) tahun 2008, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) di tingkat nasional tahun 2005, dan Tabel Inter Regional Input Output Indonesia (IRIO) tahun 2005.

Dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap kinerja ekonomi sektoral menunjukkan bahwa peningkatan subsidi pangan berdasarkan rujukan RAPBN 2011 diprediksi akan meningkatkan output domestik padi dan beras masing-masing sebesar 6,56 persen dan 6,69 persen. Sementara itu, dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan terhadap tingkat konsumsi dan harga yang diterima rumah tangga.

Khususnya rumah tangga miskin dapat meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok rumah tangga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dampak insentif kebijakan fiskal dan perdagangan memberikan pengaruh yang cenderung positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, mendorong peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement