Ahad 12 Apr 2015 19:46 WIB

Ical Diminta tak Kambinghitamkan Pemerintah

Rep: C05/ Red: Indira Rezkisari
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) menyimak pembacaan putusan sela PTUN dari Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Idrus Marham (kedua kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ketiga kiri), Fachri Hamzah (ketiga kanan), Ketua Fraksi P.Golkar DPR Ade K
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) menyimak pembacaan putusan sela PTUN dari Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Idrus Marham (kedua kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ketiga kiri), Fachri Hamzah (ketiga kanan), Ketua Fraksi P.Golkar DPR Ade K

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Poros Muda Golkar meminta Golkar kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) tak menyalahkan pemerintah. Sebelumnya Ical menuding pemerintah ada kaitannya dengan perpecahan yang menimpa Golkar saat ini.

“Tidak tepat kalau pemerintah dituding menjadi faktor penyebab konflik internal Partai Golkar,” ujar juru bicara Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga melalui pesan singkat, Ahad (12/4). Sikap seperti ini menunjukkan kader Golkar yang tak mau introspeksi.  Selain itu bentuk mencari kambing hitam pada masalah yang ada.

Andi menjelaskan hakikatnya konflik Golkar sudah dimulai sebelum pemerintahan Jokowi terbentuk. Ini karena Golkar dikelola secara elitis dan oligarkis. “Pemecatan atas kader-kader muda partai yang mendukung Jokowi-JK pada pilpres  adalah buktinya. Jika ini tak dilakukan maka konflik sebenarnya bisa dicegah,” ujarnya.  

Selain itu, kata Andi, faktor lain penyebab konflik adalah munas Golkar yang tak demokratis. Terbukti dengan digelarnya munas Bali yang tak sesuai dengan rapat pleno DPP Golkar. “Ditambah lagi ada upaya pecat memecat kader,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia,  konflik yang terjadi sekarang menjadi momentum evaluasi diri bagi semua kader khusunya elite Golkar. Partai Golkar tidak bisa dikelola dengan cara-cara yang jauh dari kepatutan dan kebiasaan yg terjadi selama ini di Partai Golkar. “Golkar harus tetap menjadi partai yang egaliter, demokratis dan tidak bertumpu pada personalisasi pemimpinnya. Ini yang harus terus dijaga,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement