REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor ekonomi buruk. Hal ini terbukti dengan rupiah melemah, kenaikam harga tak terkendali, ekonomi stagnan dan defisit terus berlanjut.

Wakil Ketua PAN, Hanafi Rais menyebut Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi pada kinerja tim ekonomi dan hukumnya. Sebab, dua hal itu sangat erat kaitannya. Di sisi hukum, pemerintahan Jokowi tidak memberi kepastian hukum. Misalnya eksekusi pada terpidana mati Bali Nine.

"Ekonomi dan bisnis tanpa kepastian hukum hanya akan jadi keropos," kata Hanafi pada Republika, Jumat (10/4).

Hanafi menambahkan, apapun yang dilakukan Jokowi dan kabinetnya, termasuk lembaga kepresidenan harus diarahkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan ekspektasi publik yang mulai luntur. Mantan Walikota Solo itu harus fokus mengurus ekonomi.

Wakil pimpinan komisi I DPR RI ini menyarankan agar Jokowi tidak terus berpolitik. Yaitu memecah belah partai atau menuduh perlemen pengganggu. "Jika ekonomi kuat, maka pemerintahan stabil, begitu juga sebaliknya," imbuh Hanafi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika