REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kelanjutan dari keluar dan dicabutnya Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat negara mengsinyalemenkan belum adanya konsolidasi yang baik di dalam Pemerintahan Jokowi-JK.
Pengamat Politik dari Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan sudah selayaknya Jokowi melakukan reshuffle terhadap para menterinya.
Hal itu dilakukan jika selama enam bulan terakhir ini belum ada konsolidasi yang baik dalam kabinet 'Kerja' tersebut.
"Jika dalam proses konsolidasi selama 6 bulan ini dirasakan nggak ada menteri-menteri yang memiliki chemistry yang sama, ya sudah selayaknya reshuffle," kata Yunarto saat dihubungi Rabu (8/4).
Ia mengatakan untuk menjalani roda pemerintahan dengan baik, perlu ada konsolidasi yang kuat dari jajaran para menteri. Sementara, yang terlihat saat ini para menteri tidak satu suara dalam menyikapi berbagai hal.
"Pak Jokowi harus menyadari 'kerja, kerja, kerja' ini tidak bisa dilakukan tanpa membuat pondasi yang kuat dalam proses konsolidasi, bukan hanya bicara loyalitas ke Jokowi, tapi bagaimana skema kerja dan kordinasi dengan menteri terkait terutama bagaimana internal istana," ujarnya.
Ditambahkannya, hubungan internal Istana juga menjadi hal yang paling diperhatikan dalam jalannya pemerintahan.
"Menseskab, Mensesneg dan kepala staf itu harusnya betul-betul memiliki fungsi dan kompak satu sama lain, kalo di tiga unsur itu sudah ada perbedaan pendapat, saya kira agak sulit untuk internal lingkaran dalam Pak Jokowi mengkordinasikan menteri teknis," ujar pria lulusan Universitas Indonesia tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika