REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan pemerintah mempercepat ketahanan pangan. Ini dilakukan agar petani mampu lepas dari belengu impor produk-produk pertanian.
"Dalam jangka panjang, kita harus mampu mengekspor bagi pasar internasional dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan," ujar Menteri Marwan dalam pidatonya di depan pengurus dan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Rabu (8/4).
Selain itu, tambahnya, untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan menyediakan dana subsidi pupuk dan subsidi benih. Penyediaan dana subsidi pupuk, kata dia, setara Rp 28 triliun, subsidi benih Rp 2 triliun untuk areal 5 juta hektar, selain itu juga akan dilakukan perbaikan peraturan Presiden mengenai peraturan benih. Marwan menambahkan, tema Rakornas HKTI 'Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Hebat' sudah sesuai dengan visi pemerintah saat ini.
"Pemerintah ingin mempercepat swasembada padi, jagung, dan kedelai dan melakukan optimalisasi lahan dan penyediaan lahan," tandasnya.
Di akhir sambutannya, Menteri Marwan berharap HKTI betul-betul mampu melindungi dan memberikan spirit kepada seluruh petani di Indonesia.
Sementara itu, Ketua HKTI, Oesman Sapta Odang, mengatakan petani masih berada di daerah tertinggal.
"Petani perlu didorong, kita ingin membangkitkan petani untuk menekan impor. Kemakmuran itu hanya bisa didapat, ketika petani itu makmur," ujar Oesman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
