REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkeinginan agar petani Indonesia mampu lepas dari belenggu impor produk pertanian. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyampaikan dalam jangka panjang, Indonesia harus mampu mengekspor bagi pasar internasional.
"Dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan," ujar Menteri dalam pidatonya di seminar nasional dan rapat kerja nasional ke-2 HKTI di Balai Kartini, Rabu (8/4).
Selain itu, imbuh dia, untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan menyediakan dana subsidi pupuk dan subsidi benih. "Penyediaan dana subsidi pupuk setara Rp 28 triliun, subsidi benih Rp 2 triliun untuk areal 5 juta hektare, selain itu juga akan dilakukan perbaikan peraturan presiden mengenai peraturan benih," tandasnya.
Menurut Marwan, tema Rakornas HKTI 'Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Hebat' sudah sesuai dengan visi pemerintah saat ini. Pemerintah, lanjut dia, ingin mempercepat swasembada padi, jagung, dan kedelai dan melakukan optimalisasi lahan dan penyediaan lahan.
Politikus PKB tersebut berharap, HKTI betul-betul mampu melindungi dan memberikan spirit kepada seluruh petani di Indonesia.
Sementara itu, Ketua HKTI Oesman Sapta Odang mengaku kagum dengan pemerintah saat ini yang menugaskan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar untuk datang dalam acara Rakornas HKTI ke-2. "Karena petani masih berada di daerah tertinggal, petani perlu di dorong, kita ingin membangkitkan petani untuk menekan impor. Kemakmuran itu hanya bisa didapat, ketika petani itu makmur," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika