Selasa 07 Apr 2015 22:17 WIB

Pengamat: Andai BG Jadi Wakapolri, Berarti Ada Transaksi Politik

Rep: c05/ Red: Hazliansyah
 Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1). (Republika/Agung Supriyanto)
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III, DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menduga ada deal politik terkait wacana Budi Gunawan untuk mengisi jabatan Wakapolri. Ini seakan sebagai kompensasi untuk BG yang tak jadi dilantik menjadi Kapolri.

Dia menyatakan, tak mungkin serta merta BG menjadi wakapolri tanpa ada deal politik. Hal ini, kata dia, adalah hal yang lumrah dalam politik. 

“Pak BG diberi kompensasi karena tidak jadi Kapolri,” kata dia,  Selasa (7/4).

Firman menyatakan Presiden Jokowi harus berhati-hati dalam hal ini. Sebab jika memaksakan BG menjadi Wakapolri, akan menimbulkan gejolak politik. Rakyat bisa kecewa. Dan bukan tidak mungkin kegaduhan politik bisa kembali melanda Indonesia.

Sebelumnya politikus Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menyatakan sepakat kalau BG menjadi wakapolri. Ini karena secara kepangkatan tidak ada masalah dengan BG. Begitu juga terkait status tersangkanya yang sudah selesai menyusul proses praperadilan yang dimenangkan BG. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement