REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan dari 68 daerah susulan yang mengikuti Pilkada di 2015 mendatang, baru 10 daerah yang menyerahkan laporan ketersediaan anggaran Pilkada.

"Dari 68 daerah yang semula tidak Pilkada sekarang Pilkada, sudah kita minta mereka  kirimkan data, tapi baru 10," kata Komisioner KPU Arief Budiman saat simulasi Pilkada serentak di Gedung KPU, Selasa (7/4).

Meski begitu kata Arief, bukan berarti dari jumlah daerah yang belum menyerahkan laporan tersebut tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk Pilkada. Karena, KPU sampai saat ini masih menunggu laporan dari daerah sisanya.

"Mungkin hari ini ada lagi, kan sampai dengan kemarin itu, kita belum chek lagi," katanya.

Sementara untuk 201 daerah yang memang sudah menganggarkan biaya Pilkada di pos APBD masing-masing daerah, sejauh ini juga belum menemui masalah. "Semoga saja, yang jelas hari ini belum ada laporan masalah," kata Arief.

Ia pun berharap jika nantinya ada beberapa daerah yang terkendala dalam penganggaran biaya Pilkada bisa dicarikan penyelesaiannya oleh beberapa pihak terkait. "Misalnya ada yg kekurangan atau apa, nanti dibicarakan sama pak menteri agar ada kebijakan khusus soal itu," ungkapnya.

Sementara sebelumnya Kemendagri juga beberapa kali menyatakan tidak akan mengucurkan dana Pilkada berasal dari APBN. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek menegaskan penganggaran Pilkada menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setempat, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menyediakan dana Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika