REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Otjim Supriatna menilai naiknya harga BBM subsidi dapat mengganggu target swasembada beras di daerah itu. "Tidak naik saja petani kita kesulitan mendapatkan BBM subsidi, apalagi naik tentunya akan semakin mempersulit petani," katanya di Sampit, Senin (6/4).

Kebijakan pemerintah pusat selama ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat kalangan bawah, justru sebeliknya merugikan rakyat kecil. Otjim mendesak pemerintah daerah segera membuat terobosan guna mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi petani.

Menurut Otjim, jika permasalahan ini tidak segera diatasi dikhawatirkan akan mempengaruhi target pemerintah daerah dan pusat untuk berswasembada beras. "Bagaimana petani bisa buka lahan lebih luas jika hand traktor mereka tidak dapat beroperasi maksimal karena petani kesulitan mendapatkan BBM subsidi," katanya.

Selama ini petani berinisitif membeli BBM dari pengecer untuk operasional hand traktor yang harganya sudah bisa dipastikan lebih mahal dari BBM subsidi. BBM yang dijual pengecer itu sebetulnya juga BBM subsidi, namun karena sudah di jual secara eceran maka harganya juga lebih mahal.

"Bagai mana petani tidak kesulitan mendapatkan BBM subsidi, mereka membeli ke SBPU tidak di layani, bahkan ada yang diusir oleh pengelola SPBU," katanya.

Otijim mengungkapkan, pengakuan petani mereka saat membeli BBM subsidi untuk kebutuhan operasional hand traktor membawa surat rekomendasi atau pengantar dari dinas terkait, namun surat tersebut tidak berlaku di kalangan pengelola SPBU.

"Pemerintah daerah harus turut campur tangan menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak, maka jangan pernah berharap target swasembada beras itu bisa terwujud," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika