REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jangan lagi melakukan aksi massa di acara car free day (CFD). Sebab, mulai pekan depan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menindak para partisipan yang menggelar demo di acara CFD. Hal sama juga berlaku bagi pedagang kaki lima (PKL).
Kebijakan penertiban terhadap para partisipan dan PKL itu menyusul adanya keluhan dari warga yang menikmati kegiatan hgari bebeas berkendaraan. Diakui Kasi Pembinaan Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, aksi partisipan dan PKL itu kerap membuat kemacetan jalan khususnya di area Bundaran HI.
Menurut Yayat rencana penertiban itu sudah dibahas dalam rapat evaluasi. Hasil rapat lantas merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengurangi partisipan dan menertibkan pedagang PKL. Khusus untuk partisipan, sebutnya, kebanyakan datang dari lembaga pemerintah atau swasta dan ingin memberikan edukasi kepada masyarakat.
Yayat menambahkan, banyak juga partisipan yang menggelar aksi atau melakukan orasi di Bundaran HI, tanpa ada izin atau ilegal. Khusus untuk para pedagang, sudah disiapkan beberapa kantung untuk mereka berjualan, di antaranya di Jalan Sumenep, Jalan Blora, dan Jalan Kebon Kacang.
"Tujuan (penertiban)-nya tentu agar warga yang datang dan berolahraga nyaman," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika