REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Ulama Madura, Jawa Timur, Kamis (2/4), mendeklarasikan diri menolak paham radikal berkembang di Pulau Garam itu, karena dinilai tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam yang sebenarnya.
Dalam deklarasi yang digelar oleh Forum Ulama di Pondok Pesantren Nurul Kholil kelurahan Demangan, Bangkalan, para ulama sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah masuknya paham radikal tersebut dengan cara meningkatkan dakwah dan pembinaan kepada umat.
"Deklarasi ini, merupakan bentuk kepedulian para ulama terhadap nasib bangsa yang mulai diserang aliran yang menyesatkan rakyat," kata Juru Bicara Forum Ulama pada acara deklarsi di Pondok Pesantran Nurul Kholil, KH Hasani Zubair.
Ketua GP Ansor Bangkalan ini menjelaskan, deklarasi para ulama sebagai bentuk kepedulian terhadap ideologi bangsa yang kini mulai digerogoti aliran radikal yang mengatasnamakan agama.
Para ulama, kata dia, tidak rela, paham agama dipermainkan untuk kepentingan tertentu dengan cara menanamkan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam.
"Padahal, Islam bukan agama yang menebarkan permusuhan dan kebencian," katanya.
Dalam kesempatan itu, Hasani juga menjelaskan pola dakwah Islam yang benar adalah menggunakan pola santun, tidak mengajak melakukan cara kekerasan, apapun alasannya.
Apabila ditemukan adanya da'i yang mengajak melakukan kekerasan dengan alasan untuk kepentingan agama, Hasani meminta agar masyarakat segera menginformasikan kepada ulama dan aparat kepolisian.
"Jangan bertindak sendiri, dan melakukan tindakan represif," katanya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0829 Bangkalan Letkol Inf Sunardi Istanto sangat mengapresiasi langkah para ulama itu dalam mendeklasikan diri untuk menangkis ajaran radikal.
Ia menjelaskan, berdasarkan sejarah, para kiai dan ulama di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa.
"Bahkan, yang merumusakn Pancasila yang merupakan dasar negara, tidak terlepas dari peran ulama," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii. Ia menjelaskan, aliran-aliran garis keras harus diantisipasi secara dini agar tidak merusak tatanan bangsa yang sudah baik.
"Tugas ini adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, untuk menangkal paham-paham radikal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika