REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya gelar aksi unjuk rasa kepada pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aksi tersebut digelar di depan gedung DPRD dan kantor BPJS Kota Tasikmalaya.

Korlap aksi unjuk rasa, Eko Nur Rahmat mengatakan, mereka menginginkan pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla membatalkan kebijakan yang tidak prorakyat. Menurutnya, saat ini harga bahan pokok semakin tidak terkendali dan harga bahan bakar minyak (BBM) naik kembali.

Sementara, pemerintahan Jokowi-JK berencana menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Seharusnya pemerintah jadi abdi masyarakat, tapi malah membuat kebijakan yang tidak prorakyat," kata Eko kepada Republika, Kamis (2/4).

Eko menerangkan, dibawah pemerintahan Jokowi-JK harga BBM, sembako, tarif dasar listrik dan harga tiket kereta semuanya naik. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar juga juga kian melemah. "Maka lengkap sudah penderitaan yang dialami rakyat," ujar Eko.

Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat menambahkan, jika benar Presiden Jokowi bagian dari rakyat, maka kebijakan yang diambil seharusnya kebijakan yang prorakyat. Akan tetapi, pemerintahan Jokowi-JK seperti ingin menciptakan kondisi naik turunnya BBM dan bahan pokok menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

"Padahal bagi masyarakat, kebutuhan pokok adalah hal yang paling utama," kata Ajat.

Karenanya, mereka menuntut kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK agar mampu menstabilkan kondisi perekonomian di negara Indonesaia, tegakkan supremasi hukum dan menepati janji-janji politik semasa kampanye. Selain itu pemerintah juga diminta meninjau ulang rencana menaikan tarif iuran BPJS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika