REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan pemilu raya untuk memilih anggota Majelis Syuro (MS). Dari nama-nama yang sudah menjadi anggota MS, nanti akan dimusyawarahkan untuk memilih ketua MS. Saat ini posisi ketua MS PKS masih dijabat oleh Hilmi Aminuddin.
Bahkan, nama Hilmi Aminuddin masuk dalam anggota MS. Artinya, Hilmi masih berpeluang terpilih kembali menjadi ketua MS PKS. Sebab, setiap anggota MS memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih ketua MS.
Politisi PKS, Nasir Jamil mengatakan PKS tidak khawatir jika disebut sebagai partai feodal dengan memilih kembali Hilmi Aminuddin sebagai ketua MS. Menurutnya, kepemimpinan memang butuh simbol. Masing-masing partai politik memiliki hal itu, seperti PDIP dengan Megawati dan Partai Demokrat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di PKS, hal itu melekat di sosok Hilmi Aminuddin. Meskipun PKS memang partai yang berbasis kader. "PKS itu partai kader, tapi simbol kader itu menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri," kata Nasir di kompleks parlemen, Rabu (1/4).
Anggota komisi III DPR RI ini menambahkan simbol yang membuat solid kader ini memang sejalan dengan program PKS. Jadi, PKS tidak memermasalahkan kalau akan dianggap sebagai partai feodal. Namun, keputusan soal ketua MS akan dibicarakan di sidang majelis syuro yang terpilih nantinya.
Pemira yang dilakukan oleh PKS menghasilkan 66 anggota MS. Dari anggota ini akan memilih 33 nama lagi untuk masuk dalam anggota MS. Anggota MS akan memilih kandidat yang akan dipilih menjadi calon ketua MS. Sidang MS juga yang akan menentukan siapa ketua MS periode 2015-2020.
Saat ini, nama-nama anggota MS belum resmi diumumkan hasilnya dari pemira yang digelar akhir Maret kemarin. Nasir Jamil menegaskan apapun keputusan sidang MS, seluruh kader PKS percaya dengan keputusan itu. Pasalnya, penentuan ketua MS berdasarkan sidang akan dilihat dari sisi kemaslahatannya dalam menghadapi dinamika di internal dan luar partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika