REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PB NU Slamet Effendi Yusuf mengingatkan agar pemerintah bertindak cermat dalam menangani isu radikalisme. Karena saat ini banyak sekali situs-situs Islam di Indonesia. "Tidak semua situs menyebarkan paham radikal. Semua harus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat Indonesia,” katanya, Selasa (31/3).

Pemerintah, kata dia, harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Dengan melibatkan ormas-ormas Islam, pasti proses penelitiannya akan lebih terbuka dan transparan dan hasil keputusannyatidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya umat Islam," kata dia.

Pemerintah juga, tambah dia, harus cermat dan tidak menyama-ratakan semua situs yang ada di Indonesia. "Saya rasa Kemenkoinfo pasti sudah melakukan segara prosedur itu," ujar Slamet.

Memang, lanjutnya, radikalisme berawal dari hal kecil, tapi membawa pengaruh besar bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Ia menambahkan, langkah Kemenkominfo untuk memberantas radikalisme memang harus didukung. Karena imbas dan ancaman radikalisme melalui media massa saat ini sangat besar.

"Saya setuju asal itu adalah langkah antisipasi untuk mencegah menyebarnya paham radikalisme. Kalau mereka (situs) yang diblokir menyebarkan faham radikal atau bahkan pro dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) memang harus dilarang," ujar Slamet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika