REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Kota Denpasar belum merasa terganggu dengan kebijakan naik-turunnya harga BBM. Kabag Humas Ida Bagus Rahoela mengatakan, saat APBD Denpasar diketok, perencanaan anggarannya sudah diperhiungkan dengan kemungkinan inflasi.
"Jadi tidak ada masalah, karena anggarannya sudah disiapkan di atas harga normal, termasuk pajaknya," kata Rahoela di Denpasar, Selasa (31/3), menanggapi kenaikan harga BBM terkait pengelolaan anggaran di Pemkot Denpasar.
Menurutnya, APBD Denpasar diketok November 2014, saat BBM masih Rp 6.500 per liter.
"Tapi kendati ada kenaikan harga BBM, selama pengaruhnya tidak besa terhadap harga-harga, tidak mempengaruhi APBD Depasar," kata Rahoela.
Dikatakannya, untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) dan pengadaan-pengadaan keperluan lainnya, sampai saat ini sebut Rahoela, tidak terjadi kenaikan harga yang berarti. Apalagi harga BBM bisa kemungkinan turun dan kemungkinan naik, sementara belanja daerah dilakukan tiga bulan sekali. Sehingga belum ada pengaruhnya.
Menurut Rahoela, kenaikan BBM baru akan berarti kalau yang naik adalah harga pertamax. Karena hal itu terkait langsung dengan penggunaan bahan bakar bagi kendaraan operasional yang ada di lingkungan Pemkot Denpasar.
"Tapi pertamax kan tidak naik, jadi tidak ada masalah bagi Depasar, karena selama ini kendaraan di lingkungan Pemkot memang menggunakan pertamax," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika