REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 15 ribu warga di 25 kota di Indonesia mendonorkan darah melalui acara Donor Darah Taruna Merah Putih.
"Kebutuhan darah besar, ini soal demand dan supply, sehingga partisipasi dibutuhkan. Dari 25 kota itu biaya dari TMP dan sudah MoU dengan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dengan saya. Dalam 25 kota, pendonor belasan ribu mendekati 15 ribu," kata Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait, di sela acara, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (29/3).
Pihaknya menargetkan mendapatkan 1.000 pendonor darah di wilayah Jakarta. Menurut Maruarar, kemampuan penyediaan darah bagi orang yang memerlukan di Indonesia masih kurang.
Organisasi kemasyarakatan tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyalurkan persediaan darah.
"Kami bekerjasama dengan Ketua Umum PMI Bapak Jusuf Kalla selama beberapa kali, dan yang pertama kali untuk Rohingya, umat Islam yang diperlakukan tidak adil, dan kami bantu saudara kita," kata Maruarar, seraya menambahkan kebutuhan darah di Indonesia besar.
"Kami lakukan lebih masif karena kebutuhan besar. Ada di 25 kota, seperti Pekanbaru, Padang, Medan, Jakarta, Bogor, Subang, Karawang, Semarang, Surabaya, Magelang, Nusa Tenggara Timur, Makassar. Saya harap bisa lebih besar lagi tahun depan," kata Maruarar lagi.
Dia menambahkan bahwa kegiatan donor darah dilakukan secara serentak di 25 kota pada Minggu, kecuali Manado.
"TMP sebagai ormas sayap PDI Perjuangan tentu menginginkan suatu aksi nyata. Kami sebagai pemuda ingin berbuat nyata bagi rakyat Indonesia karena masalah kekurangan darah masih tinggi," ujarnya pula.
Acara yang dilakukan di Bundaran HI itu dimulai sejak pukul 06,00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Untuk acara saat ini, nota kesepahaman kerja sama dibuat setelah TMP dua kali bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla; pertama di Istana Wakil Presiden, dan kedua di Bandara Halim Perdanakusuma.
Nota kesepahaman ditandatangani sejak 7 Maret lalu, oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan Ketua Umum TMP Maruarar Sirait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika