REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan perebutan kekuasaan dan wewenang antarpenyelenggara negara menunjukkan belum terdapat kesamaan visi dalam membangun bangsa dan negara di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Elite politik dan penyelenggara negara masih terjebak dalam perebutan kekuasaan dan wewenang. Di internal pemerintahan sendiri timbul masalah perselisihan kewenangan," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Ahad (29/3). Karyono mengatakan perselisihan kewenangan misalnya terlihat pada perebutan wewenang pengelolaan dana desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karyono menilai Presiden Jokowi cukup cepat menyelesaikan perselisihan itu dengan melimpahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Namun, kemudian muncul lagi masalah baru yang menimbulkan polemik, yaitu kewenangan yang diberikan kepada staf kepresidenan yang dinilai banyak pihak terlalu berlebihan dan rancu," tuturnya. Menurut Karyono, kewenangan staf kepresidenan bisa memicu konflik kepentingan bila dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu bisa berakibat pada benturan kewenangan antarlembaga pemerintahan.
"Karena itu, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan digugat oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penegak Konstitusi," ujarnya. Karyono mengatakan Nawacita yang merupakan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menjadi visi bersama yang didukung oleh menteri-menteri yang ada di kabinet.
"Upaya mewujudkan visi bersama yang bernama Nawacita masih menemui banyak hambatan. Justru yang menonjol malah kegaduhan politik yang tak kunjung usai," katanya.
Padahal dalam pidato menjelang penyusunan kabinet, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri, yang ada hanyalah visi presiden-wakil presiden. Menurut Karyono, penegasan Presiden Jokowi itu menunjukkan dia menghendaki konsep Nawacita menjadi "common vision" dan "common platform" dalam membuat dan menjalankan kebijakan pemerintahannya.
"Visi Nawacita menurut saya sudah cukup tepat untuk menjawab tantangan bangsa saat ini dan ke depan asal dilaksanakan secara konsisten," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
