REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya serius meningkatkan mutu pendidikan di Jabar. Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Ia bertekad pada 2018 mendatang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat menjadi di atas 95 persen.
"Saya yakin, dengan beralihnya kewenangan SMA dari daerah ke Pemprov akan memudahkan program wajib belajar 12 tahun," ujar Heryawan kepada wartawan akhir pekan lalu.
Menurut Heryawan, Pemprov Jabar fokus terhadap penataan pendidikan menengah seiring diberlakukannya undang-undang pendidikan nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi.
Selain itu Pemprov juga terus menjalankan program pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah.
Heryawan mengakui, meski kuantitasnya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun angka partisipasi kasar SMA/SMK di Jabar masih tergolong rendah. Penyebabnya berbagai faktor. Salah satunya ketersediaan sekolah yang minim, terutama di pelosok.
Menurutnya, banyak siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA/SMK. Namun, keinginan mereka terhambat karena kesulitan mengakses sekolah tersebut.
Dikatakan Heryawan, tidak semua daerah/kecamatan di Jabar memiliki SMA/SMK. Oleh karena itu, saat ini Pemprov tengah melakukan pemetaan terkait daerah-daerah mana saja yang hingga kini belum terdapat SMA/SMK.
Tahun ini ditargetkan (pemetaan SMA/SMK) selesai. Kawasan-kawasan mana saja yang masih ada blank spot, masih kurang gedung SMA/SMK-nya. Kamih akan segera bangun," kata Heryawan.
Heryawan mengatakan, pemetaan tersebut ditargetkan selesai tahun ini. Sehingga, diharapkan pembangunannya bisa dilakukan mulai tahun depan. "Paling tidak, sekarang sudah dipetakan, mudah-mudahan tahun 2015 DED bisa dibuat. Sehingga tahun depan tinggal proses pembangunan," katanya.
Selain peningkatan APK SMA/SMK, Heryawan pun berjanji akan meningkatkan kualitas SMA/SMK di daerah agar sejajar dengan perkotaan. Heryawan, akan mendorong penambahan kelas dan infrastruktur belajar lainnya.
Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar pun akan menerapkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengajar di daerah. Untun meratakan kualitas, semua kepala sekolah di SMA/SMK favorit harus jadi mentor, mengayomi SMA lain.
"Jadi, nantinya salah satu guru di SMA 3 (sekolah favorit) jadi kepala sekolah di daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika