REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Keluarnya Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang izin menggunakan jilbab bagi polisi wanita (polwan) pada 25 Maret lalu, suka cita mengalir dari banyak polwan. Polwan Muslimah yang ingin mengenakan hijab dapat bernafas lega dengan keluarnya Keputusan Kapolri ini.
Salah satunya Kapolres Tanah Datar AKBP Nina Febri Linda. Secara pribadi, dirinya sangat setuju dengan keluarnya Keputusan Kapolri soal izin menggunakan jilbab. Ia menuturkan, selama ini, Keputusan Kapolri ini adalah idam-idaman dari banyak polwan muslimah.
"Sebenarnya, ini sudah lama (ditunggu-tunggu), yang menginginkan supaya dapat menggunakan kerudung. Tapi kan seperti kemarin kita tahu, banyak pro kontra selama ini," kata dia kepada ROL, Jumat (27/3).
Namun, ia tetap menanti kejelasan dari Keputusan Kapolri tersebut. Menurutnya, walaupun aturannya sudah jelas, namun ia masih mempertanyakan seragamnya. Bagaimana dengan seragam PDH dan PDL?
Dikatakannya, walaupun Keputusan Kapolri bagaikan label halal bagi polwan Muslimah, namun, mereka masih harus menunggu pengadaan pakaian. Jangan sampai, muncul banyak presepsi terkait warna, model dan bentuk dari polwan yang berhijab.
"Yang penting sosialisasi dulu, soal jilbab. Kemudian (segera) lanjutkan pengadaan," ujar Nina.
Ia menuturkan, Keputusan Kapolri tersebut memang tidak mewajibkan semua polwan untuk menggunakan jilbab. Namun, seorang polisi mempunyai aturan dan ketentuan dalam penggunaan seragam polri (gampol).
"Kalau kita menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu ada pelanggaran disiplin akan hal ini," jelas Nina.
Mudah-mudahan, lanjut dia, polwan yang berjilbab tetap gesit, cekatan dan tidak mengurangi keanggunan. Selain itu, kata Nina, jangan sampai seragam berjilbab, mengurangi gerak cepat dari polwan itu sendiri. "Yang penting, tidak menghalangi apapun aktifitas yang khas yang selama ini dilakukan oleh polwan itu sendiri, " tuturnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
