REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS di Komisi III DPR, Al-Muzzammil Yusuf mengatakan, tidak ada kaitannya antara perkab jilbab Polri, dengan pencalonan Badrodin Haiti sebagai kapolri. Sebab, kemelut soal calon kapolri adalah perselisihan paham antara DPR dan Presiden Jokowi.
Ia menerangkan, perkab jilbab adalah desakan publik sejak masa Kapolri Jenderal Sutarman. Pemenuhannya menjadi satu kebetulan ketika Mabes Polri, dipimpin Komjen Badrodin.
Sedangkan, persoalan terancamnya uji kelayakan baginya sebagai calon kapolri. Sebab, keputusan sepihak eksekutif terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri.
"Secara personal pencalonan pak Badrodin ini gak ada masa-lah bagi kami. Bagi fraksi atau pun komisi gak sudah gak ada masalah," ujar dia, Kamis (26/3).
Al-Muzzammil mengatakan, Komisi III tetap akan melakukan uji kelayakan. Dengan catatan tetap menunggu penjelasan presiden soal nasib Komjen Budi.
Sedangkan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan perkab jilbab sebenarnya juga menjadi salah satu komitmen Komjen Budi saat uji kelayakan di Komisi III. Komjen Budi, kata dia, menjanjikan penuntasan perkab tersebut jika ia dilantik menjadi kapolri.
Hanya saja, ujar dia, presiden membatalkan pelantikannya. Sehingga, realisasi atas perkab tersebut dituntaskan Komjen Badrodin. "Sebetulnya akan sama saja. Kalau pun Pak BG (Komjen Budi) yang dilantik, perkab jilbab pasti akan keluar juga," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
