REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG-- Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkatkan diplomasinya soal posisi Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang kini diklaim Cina sebagai bagian dari yuridiksi Republik Rakyat Cina (RRC).
"Saya melihat, klaim RRC atas Kepulauan Natuna itu mirip dengan cara Australia mengklaim secara sepihak gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) di selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari yuridiksi negeri Kanguru," katanya di Kupang, Kamis (26/3).
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang tak pernah surut dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat Timor bagian barat NTT atas kekayaan minyak dan gas bumi di Laut Timor itu menambahkan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo boleh mengatakan bahwa posisi Kepulauan Natuna jauh dari Negeri Tirai Bambu, sehingga klaim atas kepemilikan pulau tersebut bagai jauh panggang dari api.
"Letak Pulau Pasir dapat dicapai dengan perahu motor hanya dalam tempo empat jam dari Pulau Rote, namun tetap diklaim oleh Australia sebagai bagian dari yuridksinya. Padahal, jarak antara Pulau Pasir dengan Darwin di Australia Utara mencapai ratusan kilometer," katanya.
Ia menambahkan jatuhnya beberapa pulau terdepan Indonesia ke tangan asing, sebagai bukti bahwa Indonesia lemah dalam melakukan komunikasi internasional dengan negara-negara lain, serta lemah melakukan diplomasi untuk mempertahankan keutuhan NKRI yang telah diklaim pihak asing sebagai bagian dari yuridiksinya.
Tanoni mengatakan kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia serta lepasnya Timor Timur dari NKRI untuk kemudian membentuk diri sebagai sebuah negara merdeka, sebagai bentuk contoh lemahnya diplomasi Indonesia di fora internasional.
Mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu mengatakan kesalahan sesungguhnya yang perlu dicatat adalah ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membiarkan Cina melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE) sehingga mengakibatkan posisi Kepulauan Natuna jatuh ke dalam ZEE China.
Dengan demikian, kata penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta, Kepulauan Natuna secara otomatis masuk ke dalam yuridksi Cina, sama persis dengan klaim Australia atas gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) di selatan Pulau Rote, NTT, itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika