REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendidikan Politik sejak awal berperan penting mengurangi kekerasan yang terjadi dalam proses demokrasi pemilihan di Indonesia.

Kekerasan yang melekat dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini dinilai karena belum maksimalnya pendidikan politik kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadani dalam seminar nasional, 'Demokrasi, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Wilayah Pasca Konflik di Indonesia,' di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).

Ia mengatakan, peran partai politik amat dibutuhkan dalam hal pendidikan politik masyarakat tersebut. "Pendidikan politik parpol itu tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat hanya diributkan pada kontestasi pemilu saja, sehingga masyarakat mudah terprovokasi," ujarnya.

Menurutnya, jika pendidikan politik parpol dilakukan sejak awal tanpa menunggu detik-detik menuju penyelenggaraan pemilu, masyarakat akan lebih memahami penyelenggaraan demokrasi. Namun yang terjadi, masyarakat hanya berfokus terkait proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu bukan pada pendidikan politik yang sebenarnya.

Selain itu, menurutnya proses rekruitmen partai juga harus berjalan maksimal hingga tingkat cabang. Bahkan perlu juga, elite partai turun ke lapangan untuk mencegah adanya konflik dalam Pemilu.

"Elite partai harus turun ke basis untuk mencegah terjadinya konflik dan mendinginkan kontestasi pemilu," kata dia.

Ia menilai jika beberapa hal tersebut dilakukan, maka masyarakat bisa diberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan demokrasi yang menyeluruh. Selanjutnya, masyarakatlah yang berperan dalam pelaksanaan penyelenggaraan demokrasi.

"Sisanya bagian publik, publik juga harus cerdas agar tidak mudah terprovokasi karena kekerasan apapun alasannya tidak akan menguntungkan siapa-siapa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika