REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin meminta pemerintah untuk menutup akses masuknya gerakan radikal di Indonesia, menyusul beredarnya video rekaman ISIS melalui internet .
"Kalau bisa pemerintah segera menutup lobang-lobang yang mendukung masuknya keberadaan ISIS di tanah air," kata Din Syamsudin di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rab (25/3). Menurut dia, di era teknologi digital saat ini, penyebaran paham radikal seperti gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sangat memungkinkan bisa masuk ke tanah air melalui situs di internet. Mengingat, saat ini saja jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 250 juta jiwa.
"Pasti banyak yang tertarik dan itu sangat mungkin bisa masuk melalui media seperti itu. Makanya tugas pemerintah untuk menutup agar mereka yang tertarik dengan ISIS dengan dalih ingin berjihad untuk berperang tidak terpengaruh dan masuk," katanya. Sebab, katanya gerakan ISIS tak hanya menjadi ancaman bagi umat Islam, tapi juga umat manusia. Karena, apa yang dilakukan anggota gerakan radikal ini sudah membahayakan peradaban dan merusak Islam.
"Saya menilai ISIS ini gerakan politik radikal, bukan gerakan agama, tapi mengatasnamakan agama menggunakannya secara tidak benar dengan meruntuhkan sistem negara yang ada sekarang," katanya. Dia menegaskan, gerakan ini harus dilawan dengan program komprehensif. Pemerintah dan sejumlah elemen terkait harus mengkaji secara mendalam alasan bangkitnya gerakan ini.
Mengingat, ISIS merupakan gerakan ideologi maka harus dihadapi secara ideologi. Sehingga dengan cara itu, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat ideologi Islam yang menjunjung rahmatan lilalamin. Termasuk memperkuat idelogi kebangsaan. "Jika itu sudah dilakukan maka ISIS tidak dapat tempat untuk tumbuh secara subur di Indonesia," jelasnya.
Terlebih lagi, ia menambahkan, terbentuknya ISIS, karena ada pemahaman agama yang diterima tak utuh. Karena itu, Din juga kurang sepaham adanya wacana penghapusan kewarganegaraan bagi para WNI yang masuk ke ISIS. "Kalau itu tidak dilakukan dan hanya mengandalkan tindakan refresif justru tidak akan memecahkan masalah, karena tidak memotong akar tunjangnya," tambahnya.
Selain faktor agama, faktor kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan ketidakadilan global juga ikut ambil bagian dalam penyebaran paham ini. Oleh karena itu, gerakan ini harus dihadapi dengan komprehensif dengan strategi yang ampuh. "Makanya ada tugas ulama dan tokoh agama untuk sadarkan umat, termasuk tugas pemerintah dan negara untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara menyeluruh, salah satunya meningkatkan kesejahteraan warganya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika