REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai perizinan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta mengakibatkan krisis air karena pemanfaatan airnya yang tidak terkontrol langsung dari sumber mata air.
"Kita krisis air karena banyak izin pengelolaan air yang diberikan kepada swasta. Ambil contoh saja di dalam perkotaan banyak izin yang diberikan bagaimana memanfaatkan air tanah atau ada yang kemudian mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan masyarakat," kata Manajer Kampanye Walhi Nasional Edo Rakhman, Rabu (25/3).
Menurutnya, pengelolaan sumber daya air harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada swasta sehingga kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi.
"Seharusnya model pengelolaan air kita adalah mementingkan masyarakat dulu dibandingkan untuk kepentingan usaha apalagi dikuasai oleh pihak swasta," ujarnya menanggapi krisis air yang mulai dialami masyarakat.
Ia mengatakan krisis air terutama di kota-kota besar bisa terjadi bukan karena krisis sumber airnya melainkan pengelolaan sumber daya air yang tidak tepat sehingga menjadi kendala distribusi kepada seluruh warga.
Pemerintah harus mengevaluasi perizinan yang dikeluarkan untuk pihak swasta mengelola atau memanfaatkan sumber daya air sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika