REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan telah selesai melakukan pemetaan terhadap kondisi 276 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah  di seluruh Indonesia. Hasilnya , dari 276 BLK,  hanya 57 BLK (20,65 persen) yang kondisinya baik yaitu 14 BLK milik Kemnaker dan 43 milik daerah.

Selebihnya,  sebanyak 138 (50 persen) BLK milik pemda provinsi/kabupaten/kota kondisinya termasuk cukup/sedang. Sementara itu sisanya sebanyak 81 (29,35 persen) kondisinya buruk dan memprihatinkan.

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan, pemetaan kondisi BLK ini dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi pelatihan kerja di BLK. "Ternyata masih banyak BLK pemda yang kondisinya buruk dan butuh perbaikan total,” katanya, Selasa, (24/3).

Pemetaan kondisi BLK ini berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Antara lain ketersediaan fasiltas gedung, kualitas dan kuantitas instruktur, program pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan kerja, kapasitas pelatihan manajemen dan kondisi keuangan BLK.

Untuk mengatasi masalah buruknya BLK, terang dia, Kemenaker akan memprioritaskan perbaikan dan asistensi terhadap 81 BLK pemda yang kondisinya masih buruk agar kondisinya meningkat dan layak "BLK harus diperbaiki agar keberadaannya menjadi bermanfaat dan tidak sia-sia."

Pembenahan BLK juga harus mengikuti standar atau berpatokan pada 14 BLK  milik Kemenaker yang kondisinya sangat baik. BLK milik Kemenaker harus menjadi model percontohan bagi pembenahan BLK pemda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika